Skripsi Akuntansi 17 : ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR DAERAH PASCA DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA


BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan daerah – sebagai bagian integral dari pembangunan nasional – pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pertama, pendekatan sentralisasi dan kedua, pendekatan desentralisasi. Pendekatan  sentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. Sedangkan pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah – melalui desentralisasi atau otonomi daerah – memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di daerah. Artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka (transparency), dan akuntabilitas (accountability).

LIHAT JUGA BAB SELANJUTNYA :
BAB II ( Lihat )
BAB III ( Lihat )
BAB IV ( Lihat )
BAB V( Lihat )  

 

Skripsi Akuntansi 16 : PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS KEPEMILIKAN AKTIVA KENDARAAN DENGAN METODE CAPITAL LEASE PADA PT.IGLAS SEBAGAI LESSEE


BAB 1


PENDAHULUAN


 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dana memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan dana tersebut sebagai alat  investasi melalui penanaman barang modal. Dana yang diterima oleh perusahaan digunakan untuk membeli aktiva tetap, untuk memproduksi barang dan jasa, membeli bahan-bahan untuk kepentingan produksi dan penjualan, dan lain-lain.
Dalam hal pengadaan barang modal, ada beberapa alternatif pembiayaan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Pembiayaan dari sumber internal dan pembiayaan dari sumber eksternal. Pembiayaan dari sumber internal dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, diantaranya adalah laba ditahan, modal saham, dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan dari sumber eksternal berasal dari luar perusahaan, diantaranya adalah pinjaman bank, sewa guna usaha (leasing), penjualan kredit dari pemasok, dan lain-lain.
Bagi perusahaan yang mempunyai modal besar, alternatif termudah adalah dengan menggunakan modal sendiri, sebaliknya bagi perusahaan yang tidak mempunyai cukup modal, alternatif yang dipilih adalah pembiayaan dari luar perusahaan. Salah satu jenis pembiayaan barang modal yang mulai banyak digunakan perusahaan di Indonesia selain pinjaman dari bank adalah pembiayaan sewa guna usaha (leasing). 
Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) yaitu apabila dalam transaksi perusahaan lessor bertindak sebagai pihak yang membiayai barang modal dimana secara berkala lessor menerima pembayaran sewa guna usaha dari lesseedan di akhir masa sewa terdapat hak opsi bagi lessee. Hak opsi adalah hak lessee untuk membeli barang modal yang disewagunausahakan atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Sedangkan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) yaitu apabila dalam transaksi perusahaan lessor membeli barang modal dan kemudian menyewa guna usahakannya kepada lessee, lessee tidak mempunyai hak opsi untuk membeli atau memperpanjang transaksi sewa guna usaha tersebut.
Pada setiap akhir periode, perusahaan selalu membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Dalam membuat laporan keuangan tersebut transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. 
Perlakuan tersebut di atas adalah perlakuan yang biasa terjadi pada akuntansi komersial, perlakuan untuk perpajakan tentunya memiliki perbedaan dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan perpajakan yang secara khusus mengaturnya. Adanya perbedaan tersebut memotivasi penulis untuk mencoba meneliti bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi sewa guna usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :
“Bagaimanakah penerapan akuntansi perpajakan atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan metode capital lease pada PT.IGLAS (Persero) ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1.      Untuk mengetahui perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease) pada PT.IGLAS (Persero).
2.      Menerapkan perlakuan akuntansi perpajakan yang tepat untuk kepemilikan aktiva kendaraan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi pada PT.IGLAS (Persero).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.      Bagi penulis
Dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan.
2.      Bagi perusahaan
Dapat memberikan acuan pada PT.IGLAS (Persero) tentang tata cara dan prosedur yang tepat untuk perlakuan akuntansi perpajakan sewa guna usaha.
3.      Bagi pembaca lainnya
Dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan pandangan umum tentang perlakuan akuntansi pajak atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan metode capital lease. Selanjutnya bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2: Tinjauan Kepustakaan

Bab ini menguraikan tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain mengenai pengertian akuntansi, pengertian laporan keuangan, pengertian aktiva tetap, akuntansi pajak penghasilan, akuntansi pajak pertambahan nilai, pengertian leasing, serta teori-teori lainnya.

Bab 3: Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif (studi kasus). Dengan menggunakan metode tersebut penulis dapat menjelaskan secara rinci dan mendalam tentang objek studi dan dapat menemukan penyelesaian masalah dari permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek dan subyek penelitian yang meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur orgnisasi, kebijakan akuntansi perusahaan yang terkait dengan transaksi sewa guna usaha, serta perlakuan akuntansi pajak atas transaksi sewa guna usaha yang terjadi di perusahaan.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang simpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, sert pemberian saran-saran sehubungan dengan pembahasan yang telah dilakukan.

LIHAT JUGA BAB SELANJUTNYA :
BAB II ( Lihat )
BAB III ( Lihat )
BAB IV ( Lihat )
BAB V( Lihat )  

 

Skripsi Akuntansi 15 : PERANAN CONTROLLER DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN PADA PT. UNITED TRACTORS TBK.


BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Dewasa ini negara Indonesia mengalami situasi perekonomian yang tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi di Indonesia yang terpuruk dalam berbagai masalah krisis yang berkepanjangan terutama di bidang ekonomi. Akibat yang timbul dari situasi perekonomian yang tidak menentu ini diantaranya banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang dilikuidasi dan perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasional perusahaannya karena mengalami kerugian terus-menerus.
Perusahaan-perusahaan yang masih exist atau berdiri saat ini, berusaha mempertahankan kegiatan operasional perusahaannya dengan berbagai cara. Diantaranya dengan menyediakan barang dan jasa sesuai dengan selera dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena perusahaan hanya dapat tetap berdiri, bila barang dan jasa yang telah diberikan pada masyarakat dapat dimanfaatkan dan perusahaan memperoleh balas jasa dari masyarakat yang menggunakan produk yang ditawarkan perusahaan itu. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka perusahaan akan kehilangan sumber dana dari masyarakat dan modal perusahaan berangsur-angsur lemah, sehingga perusahaan tidak mempunyai kedudukan yang kuat untuk melakukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya dalam suatu industri di pasaran.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu, perusahaan memanfaatkan pasar sebagai sarana untuk menjual produk yang dihasilkan, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang merupakan tujuan perusahaan pada umumnya. Untuk mencapai tujuan itu perusahaan harus bersaing dengan ketat untuk merebut konsumen dari perusahaan-perusahaan sejenis lainnya. Manajemen perusahaan berkewajiban memanage seluruh kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinasikan dan mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas dengan baik secara ekonomis, efektif dan efisien.
Dalam melakukan hal itu controller dapat membantu manajemen khususnya dalam melakukan perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian amat berperanan penting dalam keberhasilan perusahaan mencapai tujuannya. Perencanaan harus dilakukan agar dalam melaksanakan operasional perusahaan terarah sehingga tujuan mudah tercapai, sedangkan pengendalian juga penting untuk dilaksanakan agar didapat kepastian bahwa operasi perusahaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada perusahaan industri dan perdagangan, berbagai macam kegiatan operasi perusahaan harus direncanakan dan dikendalikan agar perusahaan dapat bertahan dalam persaingan, khususnya menyangkut perencanaan dan pengendalian terhadap penjualan karena berkaitan dengan peningkatan pendapatan perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan.
Perencanaan dalam penjualan dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk membuat anggaran penjualan, metode penjualan apa yang akan dilakukan agar permintaan masyarakat bertambah, syarat-syarat apa yang perlu ditetapkan dalam melakukan penjualan dan kebijaksanaan perusahaan dalam menetapkan harga yang bersaing dengan produk sejenis lainnya.
Kemudian pengendalian dalam penjualan dapat diartikan sebagai suatu studi dan analisis atas kegiatan penjualan, kemudian membandingkan rencana dengan realisasinya serta kebijaksanaan apa yang diambil perusahaan sebagai tindak lanjut untuk memperoleh volume penjualan yang dikehendaki, dengan biaya yang wajar, agar menghasilkan laba. Pada umumnya perencanaan dan pengendalian penjualan di perusahaan dilakukan oleh controller. Dimana controller menetapkan perencanaan berdasarkan informasi-informasi yang diperolehnya dari kegiatan penjualan tahun lalu.
Sehubungan dengan ini, informasi-informasi yang diperoleh itu harus diinterprestasikan, agar mudah untuk dipahami. Dari informasi yang telah dikumpulkan dan dipaparkan, selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu dasar didalam pengambilan keputusan untuk kegiatan perusahaan selanjutnya sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian controller dapat merencanakan kegiatan penjualan selanjutnya berdasarkan informasi-informasi yang diperolehnya. Kemudian controller mengendalikan pejualan tersebut agar tidak melewati batas yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dari hal itu dapat terlihat dengan jelas betapa luas dan berpengaruhnya seorang controller dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan penulis memilih untuk melakukan riset di PT. United Tractors Tbk, karena PT ini bersedia membimbing penulis untuk melakukan riset di perusahaannya.
Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perencanaan dan pengendalian penjualan. Penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai peranan controller dalam penjualan itu sendiri. Dan dari hasil penelitian itu penulis mengambil judul “PERANAN CONTROLLER DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN PADA PT. UNITED TRACTORS TBK. ”

B.     Perumusan Masalah

Mengingat pentingnya peranan controller dalam perencanaan dan pengendalian penjualan pada PT. United Tractors Tbk, maka penulis mencoba merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1.      Apakah PT United Tractors Tbk melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap penjualan?
2.      Apakah controller mempunyai peranan penting dan bermanfaat dalam perusahaan, terhadap perencanaan dan pengendalian penjualan PT. United Tractors Tbk?
3.      Bagaimana kebijaksanaan yang diambil perusahaan dalam menghadapi perbedaan yang terjadi antara rencana dan realisasi penjualan.
C.    Batasan Masalah
Untuk mempermudah dalam penentuan luas atau scope dari pembahasan masalah mengenai perencanaan dan pengendalian penjualan, maka masalah yang akan dibahas penulis pada penulisan skripsi ini terbatas ruang lingkupnya pada berikut ini:
1.      Mengingat kegiatan penjualan PT United Tractors Tbk meliputi penjualan di berbagai daerah, maka penulis menitikberatkan penjualan di Jakarta.
2.      Jenis penjualan PT United Tractors Tbk mencakup unit dan spare part, maka penulis menitikberatkan pada jenis penjualan unit.
D.    Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mencari jawaban yang tepat terhadap masalah-masalah yang telah penulis kemukakan di bagian perumusan masalah. Dan penulis juga ingin mengetahui apakah peranan controller di dalam Perseroan itu tugasnya independen atau dirangkap oleh bagian lainnya.
Tujuan lainnya yaitu penulis ingin menyelesaikan penyusunan skripsi sesuai dengan kenyataan dan berlandaskan ilmiah sehingga karya tulis ini mempunyai manfaat bagi semua pihak.
E.     Metodologi Penelitian
Seperti halnya setiap pembahasan, maka penelitian sangat perlu dilakukan untuk memperoleh data-data agar dapat dianalisa untuk mencapai tujuan penulisan skripsi. Dalam menyusun skripsi ini penulisannya penulis dasarkan pada landasan ilmiah yang penulis dapatkan selama di bangku kuliah, di pustaka ditambah dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui riset di PT. United Tractors Tbk.
Dalam mengadakan riset, penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut:
1.       Penelitian Kepustakaan
Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis sedapat mungkin mencari bahan-bahan selengkapnya baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan peranan controller dalam perencanaan dan pengendalian penjualan. Disamping itu penulis membaca tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan penjualan kemudian dituangkan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang cukup kuat dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, dan diktat-diktat kuliah sehingga dapat digunakan sebagai pegangan dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini.
2.       Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi fakta-fakta yang sebenarnya yang dijumpai di lapangan dengan melakukan wawancara, mengajukan pertanyaan serta observasi langsung pada perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian.

F.     Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi, guna memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi dan juga untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan dalam bidang usaha yang dilaksanakan baik untuk sekarang maupun yang akan datang.
Oleh karena itu penulisan skripsi ini juga merupakan latihan bagi mahasiswa dalam membuat karya tulis ilmiah untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui  riset di lapangan. Suatu usaha atau aktivitas tentunya mempunyai tujuan, begitu pula halnya dengan penelitian.
Penelitian dapat diartikan dan dipandang sebagai usaha atau aktivitas yang mempunyai tujuan untuk memecahkan suatu masalah dengan mempergunakan data-data ilmiah. Jadi tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan itu adalah:
1.      Untuk membandingkan antara teori ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada pada perusahaan.
2.      Dengan terwujudnya skripsi ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi perusahaan serta bagi rekan-rekan mahasiswa yang memperdalam Ilmu Pengetahuan Controllership.
G.    Sistematika Pembahasan
Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi, maka penulis uraikan dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:
BAB         I           PENDAHULUAN
Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB         II         LANDASAN TEORITIS
Pada bab ini berisikan landasan teoritis yang membahas 2 pokok permasalahan yaitu perencanaan dan pengendalian. Yang akan dibahas penulis mengenai perencanaan penjualan adalah perencanaan anggaran penjualan, metode penjualan, syarat penjualan dan kebijaksanaan penetapan harga. Dalam pengendalian penjualan yang akan dibahas adalah pelaksanaan penjualan, pencatatan dan pelaporan penjualan, analisa perbandingan rencana dan realisasi penjualan, serta kebijaksanaan perusahaan terhadap perbedaan yang terjadi antara rencana dan realisasi penjualan.
BAB         III        TINJAUAN DATA PADA PT. UNITED TRACTORS TBK
Dalam bab ini pembahasan dibedakan menjadi 2 yaitu data umum dan data khusus. Dalam data umum akan dibahas mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta ruang lingkup bidang usahanya. Dalam data khusus, penulis akan menguraikan hasil riset yang telah dilakukan di PT United Tractors Tbk, mengenai pencatatan dan pengendalian penjualan.
BAB         IV        ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, penulis melakukan analisa dan pembahasan antara teori yang diperoleh dengan riset yang telah dilakukan di PT United Tractors Tbk, mengenai perencanaan dan pengendalian penjualan.
BAB         V         KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil riset yang dilakukan. Kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin bermafaat bagi perusahaan.

LIHAT JUGA BAB SELANJUTNYA :
BAB II ( Lihat )
BAB III ( Lihat )
BAB IV ( Lihat )
BAB V( Lihat )  

 

Skripsi AKuntansi : HUBUNGAN AUDIT OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN TERHADAP PENINGKATAN LABA PADA PT PUSRI (PERSERO) PALEMBANG BULAN MEI 2007


BAB I
PENDAHULUAN
1.1.      Latar Belakang
Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan menuntut pula perkembangan di bidang pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya pemeriksaan keuangan saja tetapi juga pemeriksaan yang menekankan penilaian sistematis dan objektif serta berorientasi pada tujuan untuk memperoleh keyakinan tentang keefektifan dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Pimpinan perusahaan memerlukan audit operasional yang menyajikan informasi mengenai aktivitas operasional perusahaan dan tidak terbatas pada informasi keuangan dan akuntansi saja.

Audit operasional merupakan evaluasi atas berbagai kegiatan operasional perusahaan sedangkan sasarannya adalah untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan operasional telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Apabila belum dilaksanakan seperti seharusnya, maka auditor akan memberikan rekomendasi atau saran  agar pada masa yang akan datang menjadi lebih baik.

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran tidak terlepas akan kebutuhan akan barang-barang dagangan yang menjadi faktor utama dalam menunjang jalannya aktivitas pemasaran perusahaan. Dengan terpenuhinya akan barang tepat pada waktunya, maka kegiatan suatu perusahaan akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi resiko dimana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Tentu saja kenyataan ini dapat berakibat buruk bagi perusahaan, karena secara tidak langsung perusahaan menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan.
PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang atau yang lebih dikenal sebagai PT PUSRI adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk. Persediaan barang dagangan yang terdapat pada PT Pusri (Persero) Palembang terdiri dari persediaan urea dan hasil produksi sampingannya. Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut dan untuk menunjang kegiatan pemasaran, maka perusahaan perlu mengadakan suatu persediaan barang dagangan dalam jumlah tertentu yang disimpan dalam gudang untuk selanjutnya dikeluarkan ke truk, kapal atau alat angkut lainnya dan kemudian dikirim ke gudang unit pemasaran masing-masing daerah.
Audit operasional atas persediaan barang dagangan perlu dilakukan untuk menentukan apakah nilai persediaan yang diajukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apakah prosedur pengelolaan persediaan barang dagangan tersebut telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Audit atas persediaan adalah bagian yang paling kompleks dan memerlukan waktu yang cukup banyak untuk melakukan suatu pemeriksaan, karena pemeriksaan terdiri dari berbagai macam jenis dan tersebar di beberapa lokasi.
Audit operasional atas persediaan barang dagangan pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Operasional selaku internal auditor yang ditunjuk oleh Kepala satuan Pengawasan Intern yang merupakan departemen tersendiri. Audit operasional tersebut dilakukan secara periodik, yaitu setahun sekali pemeriksaan (per tahun), tentu saja ketentuan ini sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan dan tercantum dalam PKPT (Program Kerja Pemeriksaan tahunan).
Dalam melakukan audit, auditor ini mengadakan pemeriksaan ke lokasi gudang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan barang, kemudian membandingkannya dengan laporan persediaan dan menilai pelaksanaan prosedur pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Dinas Pengantongan Urea dan Ekspedisi.  
Pengelolaan persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting, karena pemeriksaan fisik atas persediaan ini banyak melibatkan investasi rupiah dan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu, audit operasional atas persediaan barang sangat diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya selisih, kehilangan, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dengan baik sehingga kemudian dapat dibuatlah suatu usulan perbaikan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul:
“HUBUNGAN AUDIT OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN TERHADAP  PENINGKATAN LABA PADA PT PUSRI (PERSERO) PALEMBANG BULAN MEI 2007”
  
1.2.      Rumusan Masalah
Setiap perusahaan, termasuk PT Pupuk Sriwidjaja, dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan seperti maksimalisasi laba, mengembangkan perusahaan, maupun mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Dari uraian di atas, peneliti dapat mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1.      Apakah ada hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba pada PT.PUSRI (PERSERO) PALEMBANG ?.
2.      Apakah ada hubungan audit operasional secara parsial terhadap pningkatan laba pada PT.Pusri (Persero) Palembang?
3.      Apakah ada hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan secara parsial terhadap peningkatan laba  pada PT. Pusri (Persero) palembang?
1.3.      Tujuan Penelitian
1.3.1.      Tujuan Umum
Untuk mengetahui hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba  di PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang
1.3.2.      Tujuan Khusus
1.      Diketahuinya hubungan audit operasional secara parsial  terhadap peningkatan laba  pada PT.Pusri (Persero) Palembang
2.      Diketahuinya hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan pada PT. Pusri (Persero) Palembang
1.4.      Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.      Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi  kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan membandingkannya dengan praktek yang terjadi dalam perusahaan.
2.      Bagi PT. Pusri (Persero) Palembang
Dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak perusahaan mengenai hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan terhadap peningkatan laba perusahaan..
                      3. Bagi Universitas Kader Bangsa Palembang
Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai konsep, prosedur dan teknik-teknik audit operasional dan  pengelolaan persediaan barang dagangan.
LIHAT JUGA BAB SELANJUTNYA :
BAB II ( Lihat )
BAB III ( Lihat )
BAB IV ( Lihat )
BAB V( Lihat )  

 

Skripsi Akuntansi : ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL PD. BPR BKK PURWODADI CABANG KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN


BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan pembangunan disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional sekaligus harus menjamin pembagian yang merata bagi seluruh rakyat. Hal ini bukan hanya dalam meningkatkan produksi saja tetapi juga untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia. 
Menurut Undang-undang No. 7/1992 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Untuk memperlancar operasinya, bank mendirikan cabang didaerah-daerah dengan tujuan memberikan pelayanan jasa bank kepada masyarakat terutama pada golongan ekonomi lemah. Dengan adanya pemberian kredit tersebut dapat menguntungkan semua pihak diantaranya pemerintah yaitu tercapainya salah satu tujuan pembangunan nasional dalam bentuk kesejahteraan umum. Bagi bank, dengan adanya cabang tersebut akan memperbesar dan memperluas pemberian kredit khususnya kepada pedagang kecil. Bagi masyarakat, dengan adanya cabang bank tersebut akan lebih mudah mendapatkan pelayanan kredit. 
Penyaluran kembali dana yang diperoleh kepada masyarakat antara lain melalui BPR BKK yaitu Badan Kredit Kecamatan yang dibuka di tingkat kacamatan. Adapun pengertian BKK menurut PERDA propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 11 tahun 1981 pasal 3, yaitu BKK merupakan badan usaha daerah yang mempertanggungjawabkan pengelola dalam wilayah kabupaten atau kota masing-masing diserahkan kepada bupati/walikota. 
Adapun prosedur permohonan kredit di BPR BKK adalah sederhana, dengan persyaratan-persyaratan yang ringan berupa suku bunga yang relatif kecil dibanding dengan suku bunga yang ada pada bank lain. 
Pengawasan kredit BKK benar-benar bermanfaat, karena bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan sanksi kepada debitur melainkan dititikberatkan pada pengarahan dan pembinaan, sehingga debitur dapat semakin maju dan berkembang serta meningkatkan perkembangan rentabilitas BPR BKK tersebut. 
Dalam menjalankan operasionalnya PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati telah memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, dengan mengadakan pendekatan-pendekatan mengingat penyebaran penduduk di daerah Kedungjati yang tidak merata dan beraneka ragam latar belakang pekerjaannya sedangkan dalam penyaluran kreditnya PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati lebih banyak memberikan kredit kepada pedagang kecil yang kebanyakan berada di lokasi-lokasi pasar-pasar tradisional yang strategis. 
Dari hasil penyebaran penduduk menurut pekerjaannya masih banyak peluang untuk memberikan kredit dalam rangka mengembangkan perekonomian khususnya di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dan meningkatkan pendapatan pedagang kecil. 
Dari jumlah penduduk yang ada dengan mata pencahariannya yang berbeda – beda jika dibandingkan dengan penyaluran kredit yang diberikan oleh PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati masih sangat sedikit, jadi masih dimungkinkan penyaluran kredit bagi pedagang kecil di tambah expansinya baik nasabah maupun kredit yang diberikan.
Dengan melihat pentingnya kredit di tingkat kecamatan maka penulis ingin membahas perkreditan di tingkat kecamatan tersebut. Dan berdasarkan pertimbangan di atas penyusun memilih judul “ ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN  KREDIT TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL PD. BPR BKK PURWODADI CABANG KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN “.
B.  Perumusan Masalah
               Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka diajukan beberapa masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
      1.   Seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran ( X1 ) terhadap pendapatan pedagang kecil ( Y )?
      2.   Seberapa besar pengaruh pemberian kredit mingguan ( X2) terhadap pendapatan pedagang kecil ( Y ) ?
      3.   Seberapa besar pengaruh Pemberian kredit bulanan ( X3 ) terhadap pendapatan pedagang kecil ( Y ) ?
      4.   Seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran. kredit mingguan dan kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil ?
C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
      1.   Tujuan
            a.   Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran terhadap pendapatan pedagang kecil
            b.   Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit mingguan terhadap pendapatan kecil
            c.   Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil
            d.   Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran, kredit mingguan dan kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil.
      2.   Kegunaan Penelitian
            a.   Bagi PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati
                  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati dalam meningkatkan pelayanan bagi para nasabah.
            b.   Bagi Pedagang Kecil
                  Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui pinjaman kredit.
            c.   Bagi Pemerintah
                  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam membimbing dan membina lebih lanjut perkembangan PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati setempat.
            d.   Bagi Pihak Lain
                  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan pertimbangan bagi peneliti lainnya di masa yang akan datang.
D.  Kerangka Pemikiran
                  Untuk dapat mengatahui arah dari penelitian yang diteliti, maka disini perlu adanya suatu kerangka pemikiran, sehingga dengan kerangka tersebut dapat mempermudah mengetahui isi dari penelitian. Adapun kerangka penelitian adalah sebagai berikut :


LIHAT JUGA BAB SELANJUTNYA :
BAB II ( Lihat )
BAB III ( Lihat )
BAB IV ( Lihat )
BAB V( Lihat )  

 
<!–[if !mso]>st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–>

Skripsi Akuntansi : PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)


BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar belakang
Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar, sedang di dalam negara berkembang kesenjangan itupun semakin dalam.
Meskipun tidak diakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan interest base serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. Atorf (1999) mengemukakan bahwa krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, tingginya non performing loans, dan menurunnya permodalan bank. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan suku bunga yang meningkat tajam sejalan dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar, sehingga banyak bank 
yang mengalami negative spread. Kondisi perbankan yang sangat parah tesebut terutama sebagai akibat dari pengelolaan bank yang tidak berhati-hati. Di pihak lain terdapat pandangan dari para ahli bahwa penerapan sistem bunga telah memperparah terpuruknya sistem perbankan nasional.
Banyaknya fakta yang menggambarkan kesenjangan yang terjadi akibat diterapkannya sistem bunga, menjadikan kita  dapat berfikir bahwa sistem bunga yang masih berlaku saat ini  harus diganti dengan sistem lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik serta mempunyai kontribusi positif  guna membangun perekonomian yang sejahtera. Salah satu sistem alternatif tersebut adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. 
Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Prinsip musyarakah adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati (Antonio, 2004). 
Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk undang-undang perbankan no.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan dual system, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.
Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariahdi Indonesia sebetulnya bisa dikatakan relatif masih baru dan sedang dalam proses pemantapan diri  terutama dalam aspek manajemen intern dan pembentukan imagekepada masyarakat. Karena keberadaannya yang masih baru ini, masyarakat secara umum belum mengenal bank syariahdengan baik dan lengkap.
Suryo (2003) mengemukakan bahwa maraknya perbankan Islam di duniapun bukan tanpa kecaman. Justru kecaman itu datang dari para ilmuan Islam sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksi perbankan syariah justru telah melaksanakannya bertentangan dengan kata-kata dan semangat dari ketentuan syariah.Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut telah menimbulkan masalah moralitas. Sehingga yang perlu dipertanyakan apakah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut yang notabene bermaksud untuk menghindarkan pemungutan bunga dan bermaksud agar para pihak memikul masalah bersama, memang telah diselenggarakan sesuai dengan tujuan tersebut ataukah dalam pelaksanaannya ternyata hanya sekedar penggantian istilah belaka.
1.2  Perumusan masalah
Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.      Apakah prinsip-prinsip operasionalisasi bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
2.      Bagaimanakah perlakuan akuntansi pada PT BMI?
3.      Apakah perlakuan akuntansi pada PT BMI dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah?
1.3  Batasan masalah
Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak memperluas permasalahan, yaitu khusus pada masalah pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT BMI  dan perlakuan akuntansinya pada periode 2005 dan 2006, mengenai kesesuaiannya dengan pendapatan  bagi hasil menurut PSAK 59 dan menurut sudut pandang Islam yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan syariah.
1.4  Tujuan dan manfaat penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
0.      Mengidentifikasi kesesuaian pendapatan bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT Bank Muamalat Indonesia dengan konsep-konsep yang diatur dalam syariahIslam.
1.      Mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah.
2.      Menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.
1.4.2 Manfaat Penelitian
1.  Memberikan gambaran tentang pendapatan bagi hasil, baik dari sudut pandang PSAK, maupun menurut prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek bagi hasil yang dijumpai di masyarakat.
2.      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang perbankan syariah.
1.5  Sistematika pembahasan
Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistematika pembahasan penelitian ini, berikut akan diuraikan urutan garis besarnya yaitu:
Bab I  PENDAHULUAN
                  Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.
Bab II LANDASAN TEORI
                  Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori ini diambil dari berbagai literatur yang ada. Landasan teori mencakup tinjauan umum tentang akuntansi, tinjauan umum tentang bank syariah, tinjauan umum tentang pendapatan bagi hasil, tentang perlakuan akuntansi bagi pendapatan bagi hasil serta pandangan Islam terkait praktek perbankan syariah.
Bab III METODE PENELITIAN
                  Bab ini membahas penentuan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber dan jenis data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN           
                  Mengungkapkan mengenai hasil penelitian secara rinci serta membahas dan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan  pada objek yang diteliti.
Bab V  SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan atas hasil temuan dan pembahasan serta berisi saran-saran yang terkait dengan penelitian.

LIHAT JUGA BAB SELANJUTNYA :
BAB II ( Lihat )
BAB III ( Lihat )
BAB IV ( Lihat )
BAB V( Lihat )  

 

Skripsi Akuntansi : ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR DAERAH PASCA DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA


BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan daerah – sebagai bagian integral dari pembangunan nasional – pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pertama, pendekatan sentralisasi dan kedua, pendekatan desentralisasi. Pendekatan  sentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. Sedangkan pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah – melalui desentralisasi atau otonomi daerah – memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di daerah. Artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka (transparency), dan akuntabilitas (accountability).
Kebijakan dan tugas umum pemerintahan serta implementasi pembangunan di daerah di masa lampau merupakan wewenang dan tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat, Jakarta. Kewenangan pemerintah pusat yang sangat besar tersebut ternyata tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, tetapi disadari juga menimbulkan efek negatif antara lain pertumbuhan ekonomi daerah atau produk domestik regional bruto (gross domestic regional product) yang relatif sangat lamban, serta panjangnya birokrasi pelayanan publik karena harus menunggu petunjuk dari para pejabat pusat.
Kebijakan dan terkonsentrasinya pembangunan dan pelayanan publik terutama di pulau jawa menimbulkan kesenjangan perekonomian antar daerah di tanah air. Berbagai infrastruktur cukup memadai di wilayah Jawa. Berbeda dengan wilayah luar Pulau Jawa misalnya Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ketimpangan (disparity)pembangunan antara Jawa dan luar Jawa – misalnya – merupakan salah satu implikasi negatif dari kebijakan pemerintah yang terpusat (centralized). Oleh karena itu, wajar bila pergerakan ekonomi dan perputaran modal relatif lebih besar dan lebih cepat di Pulau Jawa dibandingkan dengan luar Pulau Jawa.[1]
Jika dikaji dari sisi luas wilayah Indonesia dan cakupan bidang pemerintahan, maka besarnya kekuasaan atau wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dari waktu ke waktu cenderung tidak lagi efektif. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pusat juga mempengaruhi intensitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah-daerah.
Otonomi daerah merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas. Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah pusat dan daerah dan UU nomor 25  tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial sharing) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut.
            Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Dengan adanya otonomi daerah, maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi       (termasuk menyusun program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur  sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat.
            Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan alokasi sumber daya yang efisien. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selaku perencana, dimana hal ini akan membawa dampak pada keberhasilan ekonomi daerah secara optimal. Dengan adanya otonomi, setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah. Dengan kata lain, bahwa otonomi daerah menuntut adanya suatu kemandirian daerah didalam berbagai aspek terutama aspek perencanaan, keuangan, dan pelaksanaan. [2]
Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fugsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 serta UU-APBN, pada dasarnya bertujuan untuk[3]:
  • Kesinambungan kebijaksanaan fiskal (Fiscal Sustainability) dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro.
  • Mengoreksi vertical imbalance, yaitu untuk memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah yang dilakukan dengan memperbesar taxing power daerah. Sebagai gambaran seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.1 dan Gambar 1.1, dimana dalam tahun 2001 taxing power daerah di Indonesia relatif masih rendah yaitu sekitar 5,30% dari konsolidasi APBN dan APBD dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang, negara-negara transisi, dan negara-negara OECD.     
Tabel 1.1
Perbandingan Total PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Konsolidasi APBD dan APBN, Termasuk Perkiraan Pengaruh Dari Transfer PBB, BPHTB Dan PPh Untuk Menjadi Pendapatan Kabupaten/Kota
Negara
Persentase terhadap Total Pendapatan
Persentase Terhadap Total Pengeluaran
Negara berkembang tahun 1990-an
9,27
13,78
Negara transisi tahun 1990-an
16,59
26,12
Negara-negara OECD tahun 1990-an
19,13
32,41
Republik Indonesia TA 1989/1990
4,69
16,62
Republik Indonesia TA 1994/1995
6,11
22,97
Republik Indonesia TA 2001
5,30
27,78
Republik Indonesia TA 2001 *)
7,96
27,78
*)Berdasarkan pada perkiraan pengaruh desentralisasi dari PBB,BPHTB dan PPh
Sumber : Bank Dunia dan Nota Keuangan Pemerintah Indonesia pada berbagai tahun.
  • Mengkoreksi horizontal imbalance yaitu ketimpangan antar Daerah dalam kemampuan keuangannya, dimana relatif masih sangat bervariasi kemampuan Akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Daerah.
  • Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  • Adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik (demokratisasi).
Grafik 1.1
Perkembangan Persentase PAD dan Persentase Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Konsolidasi APBN + APBD
Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, pemerintah telah menerbitkan empat buah Peraturan Pemerintah pada bulan November 2000. Empat peraturan tersebut adalah[4] :
  1. PP Nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan, didukung oleh Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 2000 mengenai dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2001.
  2. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
  3. PP Nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  4. PP Nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah.
Dikarenakan uraian diatas penulis beranggapan perlu untuk meneliti lebih dalam sejauh mana pengaruh penerapan desentralisasi fiskal secara tepat terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas atau ketimpangan pendapatan antar daerah, serta bagaimana arah hubungan tersebut, maka judul yang diajukan penulis tentang penelitian ini adalah ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN  TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR DAERAH PASCA DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA “.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan deskripsi yang dituangkan di atas, maka pembahasan skripsi ini akan dibatasi pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:
1.      Bagaimana pengaruh indikator desentralisasi yaitu dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi regional masing-masing propinsi di Indonesia periode 2001 -2003 (setelah penerapan desentralisasi fiskal).
2.      Bagaimana pengaruh indikator desentralisasi yaitu dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK) terhadap disparitas pendapatan masing-masing propinsi di Indonesia periode 2001 -2003 (setelah penerapan desentralisasi fiskal).
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1.      Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi regional masing-masing propinsi di Indonesia periode 2001 -2003 (setelah penerapan desentralisasi fiskal).
2.      Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK) terhadap disparitas pendapatan masing-masing propinsi di Indonesia periode 2001 -2003 (setelah penerapan desentralisasi fiskal).
1.4  Manfaat Penelitian
1.      Kegunaan praktis, penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan perekonomian Indonesia dalam bidang fiskal dan kebijakan publik berkaitan dengan desentralisasi fiskal khususnya perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2.      Kegunaan akademis, sebagai referensi bagi penelitian yang lebih lanjut dan mendalam.
1.5 Kerangka Pemikiran
1.5.1 Konsep Desentralisasi Fiskal dan Dana Perimbangan (Intergovernmental Transfer)
1.5.1.1 Konsep Desentralisasi Fiskal [5]
            Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power),terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.
Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas Desentralisasi Politik (Political Decentralization); Desentralisasi Administratif (Administrative Decentralization); Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization); dan Desentralisasi Ekonomi (Economic or Market Decentralization).
Sedangkan definisi desentralisasi menurut ketentuan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 1 bahwa :
            “ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Breton (1996), Weingast (1995), dan sebagaimana dikutip oleh Litvack et al (1998) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, karena :
  1. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya
  2. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
  3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya
Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.
Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik.
Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut :
  • Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan enforcement;
  •  Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.
1.5.1.2 Dana Perimbangan Pusat dan Daerah (Intergovernmental Transfer)
Dalam desentralisasi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan perlu didukung oleh kebijaksanaan penyerahan sumber-sumber keuangan yang memadai. Kebijaksanaan ini tidak hanya menyangkut besarnya dana yang dialokasikan kepada daerah, tetapi lebih lagi dibutuhkan pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pemberian sumber-sumber keuangan yang memadai tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada PAD, namun juga perlu didukung oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Peningkatan potensi penerimaan daerah hanya dapat dilaksanakan jika daerah mendapat sumber pendapatan yang potensial (Mari E. Pangestu, 1991).[6]
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah menyebabkan terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam banyak literatur disebut intergovernment fiscal relation yang dalam UU 25/1999 disebut perimbangan keuangan.
Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan adminsitrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut pelaksanaan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. [7]
Jadi sesuai dengan UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.
Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.
Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan.
Dana perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah. Pada pasal 6 UU No.25 tahun 1999 dana perimbangan terdiri dari : Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB BPHTB), dan penerimaan dari bagi hasil sumber daya alam (SDA); Dana Alokasi Umum (DAU) diatur pada pasal 7 UU No. 25 tahun 1999 formula yang digunakan dalam pembagian DAU yaitu menggunakan dua kriteria yaitu kemampuan fiscal (fiscal capacity) dan kebutuhan fiskal pemerintah daerah; Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tercantum pada pasal 8 UU No. 25 tahun 1999.[8]
1.5.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Indonesia
1.5.2.1 Pertumbuhan ekonomi
            Menurut Kuznets[9], “ Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada pendudduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada “. Masing-masing dari ketiga komponen pokok, yaitu :
1.      Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (economic maturity) di suatu negara yang bersangkutan.
2.      Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan; ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi, disamping perkembangan atau kemajuan teknologi, masih dibutuhkan faktor-faktor lain).
3.      Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi di bidang teknologi tanpa dibarengi inovasi sosial berarti potensi ada, akan tetapi tanpa input komplementernya maka hal itu tidak bisa membuahkan hasil apapun.
Pertumbuhan ekonomi (economic growth) didefinisikan sebagai ekspansi dari kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa dari suatu perekonomian atau ekspansi dari kemungkinan memproduksi (production possibilities) suatu perekonomian. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya, dapat dinilai melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini adalah output yang dihasilkan dari input-input yang diperkirakan dalam harga pada suatu tahun dasar (base year) atau disebut juga PDRB pada harga konstan (constant prices).
            Seperti yang dikutip dari nota keuangan dan RAPBN 1991/1996 dikatakan bahwa karena setiap daerah mempunyai ciri yang berbeda-beda baik dilihat dari potensi, luas wilayah, mata pencaharian, jumlah penduduk, maupun keadaan daerah, tentunya gambaran PDRB untuk masing-masing daerah berbeda pula. Karena itulah PDRB merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunanya di masa yang akan datang.
            Pada tabel 1.2 dapat dilihat rata-rata pertumbuhan Real Gross domestic Productper tahun berdasarkan propinsi dari tahun 1994-2003, dari tabel tersebut pada tahun dimana terjadi krisis ekonomi di Indonesia yaitu tahun 1997/1998 pertumbuhan real GDP hampir seluruh propinsi adalah negatif, kecuali propinsi Bangka-Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan timur, Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Keadaan ini mulai membaik pada tahun 1999/2000 dengan terlihat hanya beberapa propinsi saja yang masih memiliki pertumbuhan real GDP yang negatif. Sedangkan sejak mulai diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia yaitu pada periode tahun 2001/2003 seluruh propinsi memliki pertumbuhan real GDP yang positif. Hal ini mengindikasikan terdapat hubungan positif dari penerapan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Tabel 1.2
Rata-rata Pertumbuhan GDP Riil Menurut Propinsi Tahun 1994-2003
Province
1994-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2003
Aceh
1.8
-4.7
-6.2
1.7
North Sumatra
9.2
-2.6
3.7
4.1
West Sumatra
8.1
-0.8
2.7
4.1
Riau
4.8
-0.4
5
4.5
Jambi
8.5
-0.8
4.2
4.9
South Sumatra
8.3
-1
2.1
3.6
Bangka Belitung
9.1
0.7
4.1
5
Bengkulu
6.7
-1.6
3.4
4.5
Lampung
8.5
-1.4
3.5
4.8
Jakarta
9
-6.2
2
4
West Java
9.8
-3.3
2.7
4.3
Banten
n.a
n.a
n.a
5.3
Central Java
7.2
-4.4
3.7
3.7
Yogyakarta
7.9
-3.8
2.5
3.8
East Java
7.9
-5.6
2.2
3.6
West Kalimantan
9.3
1.4
2.8
2.3
Central Kalimantan
9.6
-0.3
1.2
3.6
South Kalimantan
9.3
-0.4
4.4
4.1
East Kalimantan
8
1.8
4.5
4.1
North Sulawesi
8.1
1.7
6
4.5
Gorontalo
n.a
n.a
n.a
6.2
Central Sulawesi
8
0.4
3.5
5.6
South Sulawesi
8.1
-0.5
3.9
5
Southeast Sulawesi
6.6
-0.2
3.9
6.4
Bali
7.9
-0.9
1.9
3.4
West Nusa Tenggara
7.8
1.1
16.5
5.3
East Nusa Tenggara
8.5
1.4
3.5
5.6
Maluku
7.6
-1.9
-15.2
1.7
North Maluku
n.a
n.a
n.a
2.3
Papua
13.9
10.1
-0.7
3.3
Indonesia
7.9
-4.2
2.9
3.8
Variance (unweighted)
3.8
9.3
5.1a
1.3
n.a : not applicable
a Outlier results for West Nusa Tenggara and Maluku are excluded from the variance calculation
Souce : Unpublished BPS data
1.5.2.2 Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Indonesia
      Distribusi pendapatan regional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah di kalangan penduduknya.  Terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk menilai tingkat distribusi yang dimaksud yaitu [10]:
1.      Kurva Lorenz
2.      Indeks Gini
3.      Kriteria bank dunia
Kurva Lorenz akan menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduknya secara kumulatif pula.  Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk.
Kurva Lorenz menunjukan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan (pendapatan penduduk) dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama periode waktu tertentu, semakin jauh garis kurva Lorenz dari garis diagonal (kemerataan sempurna), maka tingkat pemerataan pendapatan semakin timpang.
Gambar 1.1
Kurva Lorenz
            Indeks Gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).  Ide dasar dari indeks gini berasal dari kurva Lorenz yang bermaksud untuk menjelaskan daerah A, dan indeks gini adalah rasio antara daerah A dan segitiga OPQ jadi hal ini menyebabkan angka indeks gini berkisar antara nol dan satu[11]. Konsep tingkat pemerataan pendapatan menggunakan konsep distribusi ukuran dimana konsep ini menyangkut segi manusia sebagai perorangan atau rumah tangga dan total pendapatan yang diterima, dengan angka ketimpangan untuk negara-negara maju antara 0,2 hingga 0,25 untuk negara-negara berkembang antara 0,26 hingga 0,35.  Untuk menganalisa statistik digunakan kurva Lorenz yang lazim dipakai untuk melihat ketimpangan pendapatan di masyarakat.  Rasio gini juga dapat dihitung secara matematik dengan rumus :
 ………………………………………………………… (1.1)
0 < G < 1
dimana :  G     =  Rasio Gini
                 Pi    =  Proporsi jumlah kumulatif penduduk dalam kelas i
                 Yi    =  Proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas i
            Sedangkan Kriteria ketidakmerataan versi bank dunia didasarkaan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk termiskin), 40 % penduduk berpendapatan menengah,serta 20% berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya).  Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional.  Ketidakmerataan dianggap sedang apabila penduduk termiskin menikmati antara 15% hingga 17% pendapatan nasional.
1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian
Analisis penelitian dibatasi pada pembentukan variabel mana yang yang berlaku sebagai variabel dependen dan variabel independen. Variabel-variabel yang diteliti adalah variabel komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, DAU, dan DAK serta variabel pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) dan variabel untuk melihat disparitas antar daerah digunakan gini ratio. Penulis melakukan penelitian terhadap 30 propinsi di wilayah Indonesia. Karena pusat desentralisasi di Indonesia berada pada daerah tingkat II yaitu Kabupaten / Kota, maka pada satu model penulis mengestimasi dua kriteria, yaitu pertama estimasi gabungan propinsi dan kabupaten / kota (memasukkan komponen desentralisasi fiskal dari setiap kabupaten / kota dan kemudian dijumlahkan dengan komponen desentralisasi fiskal pada tingkat propinsi). Dan kedua estimasi dari agregasi kabupaten / kota di tingkat propinsi karena masing-masing kabupaten / kota diasumsikan mempunyai karakteristik yang sama di propinsi tersebut (hanya data komponen desentralisasi fiskal pada tingkat kabupaten / kota saja tetapi cross section tetap dinamakan propinsi tempat kabupaten / kota tersebut) dan data yang digunakan mengabaikan pemekaran kabupaten / kota yang berubah tiap tahunnya. Dalam penelitian ini digunakan data panel dari tahun 2001-2003, untuk menggambarkan perkembangan dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan disparitas pendapatan antar daerah pada propinsi-propinsi di Indonesia.
1.6.2 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari :
·         Badan Pusat Statistik Pusat Jakarta
·         Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
·         Nota Keuangan dan RAPBN RI
·         Berbagai sumber lainnya yang relevan seperti jurnal, internet, buletin, buku, artikel, surat kabar,  majalah dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
1.6.3 Metode Analisis
1.6.3.1 Model ekonometrika
            Untuk melakukan analisis dalam penelitian ini maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model dasar, untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, model yang digunakan yaitu ;
………………………………….. (1.2)
i = 1,… , 30,                             t = 1, … , 4
Keterangan :
LPDRBit                            = Tingkat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto
                                       pada  propinsi idan tahun t
Desentralisasiit             = Indikator-indikator dari desentralisasi fiskal pada propinsi
                                       (termasuk kabupaten/kota) atau agregasi kabupaten/kota di
                                        propinsi i  dan tahun t
Xit                                = variabel-variabel kontrol yang menunjukkan karakteristik-
                                       karakteristik pada propinsi idan tahun t.
α0                                 = Intercept
α1                                 = Parameter desentralisasi
β                                  = Parameter variabel kontrol
μit                                = error term
           
Sedangkan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas antar daerah di Indonesia maka model yang digunakan yaitu ;
 …………………………………………………  (1.3)
i = 1,… , 30,                             t = 1, … , 4
Keterangan :
GINIit                                  = Indeks Gini untuk mengukur disparitas pendapatan antar
    daerah propinsi i dan tahun t
Desentralisasiit             = Indikator-indikator dari desentralisasi fiskal pada propinsi                                        
                                      (termasuk kabupaten/kota) atau agregasi kabupaten/kota di
                                       propinsi i dan tahun t
θ0                                 = Intercept
θ1                                 = Parameter desentralisasi
μit                                = error term
Pada model (1.2) untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan indikator desentralisasi dan variabel-variabel kontrol yang juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Indikator-indikator pada variabel desentralisasi fiskal di Indonesia dispesifikasikan menjadi dana perimbangan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Sedangkan variabel-vaiabel kontrol pada Xit  terdiri dari perubahan PDRB propinsi tersebut tahun sebelumnya, rasio penduduk Indonesia yang tamat sekolah menengah atas, dan Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan oleh daerah tersebut.
Dari penjelasan diatas maka model sederhana (1.2) tersebut diatas dapat dijabarkan menjadi :
 ….. (1.4)
Keterangan :
LPDRBit                            = Tingkat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto
                                        pada propinsi i dan tahun t
α0                                 = intercept
α14                            = parameter desentralisasi
β13                            = parameter variabel-variabel kontrol
μit                                = error term
Indikator desentralisasi fiskal di Indonesia :
DBHpajakit      = Dana Bagi Hasil Pajak pada  propinsi (termasuk kabupaten/kota)
                            atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DBHSDAit      = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada propinsi (termasuk
                          kabupaten/kota) atau agregasi kabupaten/kota di propinsi idan tahun t
DAUit              = Dana Alokasi Umum pada propinsi (termasuk kabupaten/kota) atau
                           agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DAKit              = Dana Alokasi Khusus pada propinsi  (termasuk kabupaten/kota) atau
                           agregasi kabupaten/kota di  propinsi i dan tahun t
Variabel-variabel Kontrol :
LPDRBit -1         = Tingkat pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto tahun
                            sebelumnya pada propinsi i.
PENDit                        = Rasio penduduk Indonesia yang tamat sekolah menengah atas pada
                           propinsi i dan tahun t
PADit              = Pendapatan Asli Daerah pada propinsi (termasuk kabupaten/kota)
                           atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
            Sedangkan pada model (1.3) untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan antar daerah hanya digunakan indikator desentralisasi yaitu komponen dana perimbangan daerah. Maka persamaan (1.3) dapat dijabarkan menjadi ;
 ….. (1.5)
Keterangan :
GINIit                                  = Indeks Gini untuk mengukur ketimpangan antar daerah pada
   propinsi i dan tahun t
θ0                                 = intercept
θ1θ4                            = parameter desentralisasi
μit                                = error term
Indikator desentralisasi fiskal di Indonesia :
DBHpajakit      = Dana Bagi Hasil Pajak pada  propinsi (termasuk kabupaten/kota)
                            atau agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DBHSDAit      = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada propinsi (termasuk
                          kabupaten/kota) atau agregasi kabupaten/kota di propinsi idan tahun t
DAUit              = Dana Alokasi Umum pada propinsi (termasuk kabupaten/kota) atau
                           agregasi kabupaten/kota di propinsi i dan tahun t
DAKit              = Dana Alokasi Khusus pada propinsi  (termasuk kabupaten/kota) atau
                           agregasi kabupaten/kota di  propinsi i dan tahun t
1.6.3.2 Model Regresi Panel Data
            Pada penelitian ini digunakan teknik pengolahan data dengan menggunakan panel data regression model (model regresi panel data). Karena data-data yang akan diolah merupakan cross sections observations dan pooling of time series yang diperoleh dan diteliti sejalan dengan perjalanan waktu. Metode panel data ini mempunyai ruang dan dimensi waktu, sehingga estimasi variabel dan hasil perhitungan akan memberikan analisa empiris yang lebih luas.
            Dengan menggabungkan data time series dan cross section maka akan terdapat 120 observasi (4 observasi time series untuk 30 propinsi di Indonesia) yang akan dikombinasikan ke dalam suatu persamaan regresi yang telah disediakan
1.6.4 Hipotesa
            Pada penelitian ini hipotesa yang akan diuji adalah :
1.      Indikator desentralisasi yaitu dana perimbangan (Dana bagi hasil pajak dan SDA, DAU dan DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Laju Pertumbuhan PDRB).
2.      Dana Perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak dan SDA meningkatkan disparitas antar daerah.
3.      Dana Alokasi Umum (DAU) efektif untuk mengurangi disparitas antar daerah.
1.6.5 Pengujian Statistik[12]
1.6.5.1      Uji koefisien determinasi (R2)
Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel-variabel bebas menerangkan variabel tidak bebas pada model secara bersama-sama.
Nilai R2 berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai R2, maka semakin besar pula kemampuan variabel-variabel bebas menerangkan variabel tidak bebas.   
1.6.5.2      Uji t-statistik
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam model secara terpisah mempunyai pengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas untuk tingkat kepercayaan = a   dan df = n-k dengan hipotesa:
H0  :  variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tidak bebas
H1  :  variabel bebas mempengaruhi variabel tidak bebas
Jika –t-tabel < t-hitung< t-tabel maka H0 diterima artinya variabel bebas secara terpisah tidak mempengaruhi vriabel tidak bebas.
Jika t-hitung  < -t-tabel atau t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak artinya variabel bebas secara terpisah berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.
1.6.5.3      Uji F- statistik
Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas dengan hipotesis:
H0  :  semua variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi    variabel tidak bebas.
H1 :  semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi  variabel tidak bebas.
Dengan tingkat keyakinan=a  dan df= (k-1) (N-k)
H0 diterima jika F-hitung < F-tabel
H0 ditolak jika F-hitung > F-tabel
1.6.5.4      Uji Durbin-Watson (D-W)
Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokrelasi. Jika  nilai D-W statistik berada pada daerah yang tidak meyakinkan (no- decision)  maka harus dilakukan pengujian Run (Run-test). Pengujian dengan uji D-W adalah :
H0 : tidak ada autokorelasi
H1 : ada autokorelasi
Dengan menerapkan H0 di kedua ujung, yaitu bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif jika:
DW-stat < dL           : H0 ditolak                   dL<DW-stat<dU            : tidak meyakinkan
DW-stat > 4-dL        : H0 ditolak                   4-dU<DW-stat<4-dL  : tidak meyakinkan
dU<DW-stat<4-dU  : H0 diterima

[1] Juli Panglima Saragih, “ Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah Dalam Otonomi “, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
[2] Teguh Dartanto, “Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Antar Daerah : Analisa Model Makro Ekonometrik simultan”, Jakarta, Skripsi sarjana IESP-FEUI, 2002.
[3]  Machfud Sidik, DirJen PKPD-DepKeu RI “ Desentralisasi Fiskal : Kebijakan, Implementasi. Dan Pndangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah “,Yogyakarta, disampaikan dalam Seminar Nasional : Menciptakan Good Governance demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, 2002
[4] Armida S. Alisjahbana, “ Modul Ekonomi Kebijakan Publik Jurusan ESP, FE UNPAD “, 2002
[5] Machfud Sidik, DirJen PKPD-DepKeu RI “ Perimbangangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan desentralisasi Fiskal : Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia “, Yogyakarta, disampaikan dalam Seminar : Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, 2002.
[6] Makmun, “ Desentralisasi dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah “, Kajian Ekonomi dan Keuangan Tahun IV No.2, Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 2000.
[7] Machfud Sidik, DirJen PKPD-DepKeu RI “ Perimbangangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan desentralisasi Fiskal : Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia “, Yogyakarta, disampaikan dalam Seminar : Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, 2002.
[8] Teguh Dartanto, “ Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Inter-Governmental Transfer di Era Otonomi Daerah “, Depok, disampaikan dalam Workshop Regional Finance kerjasama LPEM FEUI dan KANOPI SMFEUI, Februari 2003.
[9] Michael P. Todaro, “ Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga “, edisi ketujuh, Jakarta, Erlangga, 2000.
[10] J.  Dumairy,  Perekonomian Indonesia,, Penerbit Erlangga, Jakarta
[11] Mohammad Zulfan Tadjoeddin, “ Aspiration to Inequality : Regional Disparity and Centre-Regional Conflicts in Indonesia “,Paper disampaikan pada UNU/WIDER Project Conference on Spatial Inequality in Asia, United Nations University Centre, Tokyo, Maret 2003.
[12] Damodar Gujarati, “Basic Econometrics”, Mc Graw Hill, 2003
LIHAT JUGA BAB SELANJUTNYA :
BAB II ( Lihat )
BAB III ( Lihat )
BAB IV ( Lihat )
BAB V( Lihat )